Beberapa tahun belakangan kita dikejutkan dengan wacana pembangunan museum dan galeri seni Susilo Bambang Yudhoyono – Ani Yudhoyono di Pacitan. Wacana Museum SBY direncanakan memakan anggaran hibah mencapai 9 Milliar tersebut digadang-gadang sebagai museum yang cukup mewah dan terkesan memboroskan anggaran. Meski sempat menguap kabar bahwa hibah tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun pihak penggagas menampik bahwa hibah tersebut bukan variable utama. Terlepas dari itu semua, alangkah baiknya kita melihat siapa Susilo Bambang Yudhoyono dari catatan historisnya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan Presiden Indonesia yang menjabat pada tahun 2004-2014. SBY merupakan Presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan umum pasca penggulingan Rezim Orde Baru. Sehingga terpilihnya SBY sebagai presiden dapat dikatakan sebagai tonggak awal sejarah politik demokrasi positif di Indonesia.

Awal kebangkitan demokrasi postifi di Indonesia dimulai ketika Amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia periode 1999–2004. Amandemen UUD 1945 memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenangkan SBY dengan perolehan 60,9 % suara pemilih.

SBY kemudian dicatat sejarah demokrasi indonesia sebagai presiden pertama yang terpilih oleh pilihan rakyat, dan tampil sebagai Presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. SBY unggul dari pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.

Jejak sejarah mengenai penegakan demokrasi positif di Indonesia Masa SBY semakin tampak dari inisiasinya mendirikan Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) atau UKP-PPR. UKP3R adalah sebuah lembaga yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah Rapat Terbatas pada 26 Oktober 2006.

UKP3R dipimpin oleh Marsillam Simanjuntak, yang menjabat sebagai Jaksa Agung selama Kepresidenan Abdurrahman Wahid dan  berada di bawah pertanggung-jawaban langsung kepada Presiden. Tugas utama UKP3R adalah membantu Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan atas pelaksanaan program dan reformasi.

Pada bulan Februari 2007, Yudhoyono menambahkan kesejahteraan untuk tugas UKP3R dengan memerintahkan mereka untuk juga menempatkan fokus pada penghapusan kemiskinan, bantuan langsung tunai, pelayanan publik serta membantu program di bidang kesehatan dan pendidikan.

Pembentukan UKP3R ditujukan supaya amanat agenda  mencapai sasaran dengan penyelesaian yang penuh. Prioritas pelaksanaan tugas UKP3R adalah perbaikan iklim usaha/investasi dan sistem pendukungnya, pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan, peningkatan kinerja BUMN, perluasan peranan UKM, dan perbaikan penegakan hukum. Pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, UKP3R diubah menjadi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Persepsi dan Kepemimpinan Partai Demokrat

Kunci dalam pemerintahan SBY ada pada stabilitas partai demokrat yang mengusungnya. Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia yang secara resmi didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Partai Demokrat didirikan atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono yang kalah secara terhormat pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Partai Demokrat mengikuti pemilihan umum pertama kali pada tahun 2004 dan meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara. Hal tersebut menjadikan Partai Demokrat mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Sehingga dengan perolehan suara tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat ke 5 Pemilu Legislatif 2004. Popularitas partai ini cukup terdongkrak dengan naiknya popularitas SBY menjelang Pemilu 2004. Partai Demokrat menjadi the rising star bersama PKS, pada pemilu kedua di Era Reformasi itu. Popularitas partai ini terutama berada di kota-kota besar, dan di wilayah bekas Karesidenan Madiun, tempat SBY berasal. Momentum menguatnya kedua the rising star ini menujukkan bahwa masyarakat menaruh dukungan pada penegakan demokrasi positif di Indonesia yang diinisisasi oleh partai pasca reformasi.

Dukungan masyarakat terhadap Partai demokrat kemudian menguat lagi pada kepemimpinan Hadi Utomo sebagai Ketua Umum periode 2005-2010. Hal tersebut nampak dari hasil Pemilu 2009 yang menjadikan Partai Demokrat sebagai Pemenang Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%). Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi pada pemilu legislatif tahun 2009 dibandingkan pada pemilu sebelumnya. Hal tersebut terjadi seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Namun Pada Pemilu 2014, jumlah perolehan suara Partai Demokrat merosot drastis. Hal tersebut berimbas pada perolehan kursi di DPR dari posisi pertama pada 2009. Partai Demokrat menduduki posisi keempat dari 10 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 10,19% suara nasional (12.728.913). Perolehan Pemilu 2014 dikaitkan dengan kasus beberapa kader elit partai yang bermasalah dengan penegakan hukum pada tahun 2013. Kasus tersebut mengarah juga pada hasil perolehan Pemilu 2019. Jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat terus menurun dari posisi keempat pada 2014, menjadi posisi ketujuh dari 9 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 7,77% suara nasional (10.876.507).

Menyusul kepemimpinan Anas Urbaningrum yang menjerat banyak Kader dalam masalah hukum, Partai Demokrat mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan di Bali tanggal 30 Maret 2013. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat, menggantikan Anas Urbaningrum. Susilo Bambang Yudhoyono kemudian membentuk kepemimpinan partai yang terdiri dari Syarief Hasan sebagai Ketua Harian DPP Demokrat. Syarief Hasan dulunya merupakan Menteri Koperasi dan UKM di Kabinet Indonesia Bersatu II. Sementara, Marzuki Alie ditunjuk sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi. Adapun Ketua Harian Dewan Pembina dijabat oleh E.E. Mangindaan yang pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan.

Kader Bermasalah Partai Demokrat

Kasus masalah penegakan hukum oleh kader elit partai yang dimaksud sebagai penyebab kemerosotan diatas adalah seperti yang dialami oleh Bendahara Umum Partai, Muhammad Nazaruddin yang pada tahun 2011. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet (Hambalang) untuk SEA Games ke-26 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengungkapan M. Nazaruddin memberikan banyak keterangan yang melibatkan beberapa anggota partai

Pada 7 Desember 2012, Andi Malarangeng selaku Kader yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga kemudian mengundurkan diri karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang. Kemudian Pada 22 Februari 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anas yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sebagai tersangka atas atas dugaan gratifikasi dalam proyek Hambalang. Sebelunya Anas telah menandatangani pakta integritas pada 14 Februari 2013 yang menyatakan siap mundur jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Selebihnya, Angelina Sondakh juga ikut terseret sebagai tersangka sejumlah kasus korupsi. Serangkaian masalah hukum tersebut lah yang ditengarai sebagai kemerosotan citra Partai Demokrat menurun di mata publik.

Partai Demokrat kembali mengalami Masalah Kader Bermasalah Pada 5 Maret 2021, beberapa anggota Partai Demokrat menyelenggarakan kongres luar biasa untuk menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Hal ini bertentangan dengan hasil dari Kongres Partai Demokrat tahun 2020 yang menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum periode 2020 hingga 2025. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan bahwa pemerintah menganggap Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum dari Partai Demokrat berdasarkan AD/ART yang diserahkan pada tahun 2020